Dengan Hormat , Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor… Selengkapnya »Bimtek / Diklat Standar Pelayanan Penggajian serta Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan Kepada Yth, Gubernur, Walikota / Bupati,… Selengkapnya »Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
Kepada Yth : Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dengan Hormat Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN DAERAH
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS
Dengan Hormat Gubernur, Walikota ,Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD)… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT ANALISIS JABATAN (ANJAB) BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dengan Hormat Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit… Selengkapnya »BIMTEK / DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN UU. RI NO. 5 TAHUN 2014
