Kategori: Bimtek Pengawasan dan Aparatur Daerah

  • PELATIHAN & PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH (PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA OPD)

    PELATIHAN & PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH (PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA OPD)

    PELATIHAN & PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERENCANAN PEMBANGUNAN DAERAH (PENYUSUNAN RPJMD & RENSTRA OPD) Bimbingan Teknis Penyusunan RPJMD & Renstra OPD Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelaskan bahwa ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. PNS berhak memperoleh gaji,…

  • INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025

    INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025

    INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025 INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024  2025 ( Pedoman reviu dokumen RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dengan Hormat Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan umum, pengawasan teknis, dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat…

  • BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BERAKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025

    BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BERAKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025

    BIMTEK IMPLEMENTASI CORE VALUE ASN BER-AKHLAK DAN WORK ATTITUDE BAGI ASN TAHUN 2024 -2025 Dengan Hormat Presiden Joko Widodo meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core values ASN menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman core values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga…

  • Bimtek Keuangan dalam Pengelolaan BLUD

    Bimtek Keuangan dalam Pengelolaan BLUD

    Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penatausahaan keuangan daerah…

  • BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

    BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

    BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH …Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan good governance maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari proses…

  • MONITORING AoI KAPABILITAS APIP

    MONITORING AoI KAPABILITAS APIP

    MONITORING AoI KAPABILITAS APIP Kapabilitas APIP menggambarkan peran APIP secara efektif dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan monitoring terhadap tindak lanjut berupa perbaikan atas area of improvement (AoI) Kapabilitas APIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan fungsinya melaksanakan monitoring area of improvement…

error: