INFO BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD AKHIR TAHUN 2024 SESUAI SAP INTEGRASI SIPD RI

INFO BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD AKHIR TAHUN 2024 SESUAI SAP INTEGRASI SIPD RI

Dengan Hormat

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan kewajiban Pemda untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemda selamat satu periode pelaporan. Terutama sekali ditujukan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Sebelum masuk lebih dalam membahas tentang langkah menyusun laporan keuangan, kita perlu mengetahui terlebih dahulu karakteristik laporan keuangan.

TUJUAN INFO BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD AKHIR TAHUN 2024 SESUAI SAP INTEGRASI SIPD RI

Para Pengelola Keuangan SKPD agar lebih mencermati proses penatausahaan dan akuntansi pelaporan keuangan yang ada dalam aplikasi SIPD RI dan supaya lebih meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan di masing-masing SKPD baik PPK SKPD, Bendahara Pengeluaran maupun Operator Keuangan sehingga mampu memahami secara mendalam konsep, proses, dan implementasi SIPD RI. Sehingga kegiatan ini dapat memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan teknis dalam menggunakan aplikasi SIPD RI yang nantinya mampu menyajikan Laporan Keuangan SKPD secara akuntabel, efisien, efektif dan tepat waktu sehingga tujuan akhir dapat tercapai yaitu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efesiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.^[1] Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam kehidupan bernegara yang semakin terbuka, Pemerintah selaku perumus dan pelaksana kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggung jawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan pembangunan. Salah satu bentuk tanggung jawab itu diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan daerah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat guna mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Pemerintah bertugas menyelenggarakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) guna menjawab kebutuhan informasi keuangan oleh masyarakat publik, sedangkan pemerintah daerah wajib menyampaikan data/informasi

1. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDerah; dan
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 46 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah.

• merumuskan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional;
• menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional;
• merumuskan kebijakan keuangan daerah, seperti Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Pengendalian defisit anggaran; dan
• melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Pinjaman Daerah, dan defisit anggaran daerah.

Untuk itu Pemerintah Daerah  haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami Eitena Group Meyelengarakan BIMTEK PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SKPD AKHIR TAHUN 2024 SESUAI SAP INTEGRASI SIPD RI

• Surat beserta jadwal kegiatan akan dikirim setelah melakukan konfirmasi ke kami.
• Surat beserta jadwal dapat dikirim melalui Faximile/Email atau WhatsApp.
• Bagi Peserta minimal 6 orang dapat menentukan waktu, tempat dan materi kegiatan
• Pendaftaran peserta paling lambat 5 hari sebelum pelaksanaan kegiatan
• Materi sesuai jadwal yang telah terlaksana bisa dijadwalkan kembali sesuai keinganan peserta

KONTAK PERSON

HP : 0813 2406 6619 – 0851 5867 0808
WhatsApp : 0813 2406 6619 – 0851 5867 0808