Jalan Swadaya IV No. 5 Kota Depok Jawa Barat
Senin - Sabtu: 9:30 – 04:30
0813 2406 6619 / 0851 5867 0808

Bimtek Pembangunan Daerah

Bimtek Gender Pemerintah Daerah 2024 2025

Bimtek Gender Pemerintah Daerah 2024 2025 Bimtek Gender Pemerintah Daerah 2024-2025 ( Bimtek Perencanaan Penganggaran… Selengkapnya »Bimtek Gender Pemerintah Daerah 2024 2025

INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025

INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025 INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA… Selengkapnya »INFO BIMTEK REVIU RPJMD DAN RESNTRA SKPD 2024 2025

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA

Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi… Selengkapnya »Bimtek SIMBG (Sistem Informasi Bangunan Gedung) Terintegrasi OSS-RBA

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI

Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI Bimtek… Selengkapnya »Bimtek Pengelolaan BLUD Terintegrasi Aplikasi SIPD RI

Bimtek Bidang GIS (Geographic Information System)

BIMTEK BIDANG GIS Geographic Information System 2024

BIMTEK BIDANG GIS (Geographic Information System) Sistem informasi merupakan metode untuk mengorganisasikan data dalam tujuan… Selengkapnya »BIMTEK BIDANG GIS Geographic Information System 2024

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024

INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024 Dengan Hormat Perpres… Selengkapnya »INFO BIMTEK PERPRES NO.53 TAHUN 2023 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL PEMDA 2024

BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kesbangpol adalah mata dan telinga perintah pusat dan kepala daerah untuk mencari solusi dan antisipasi… Selengkapnya »BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narasumber /Trainer BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek METODE Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep: – 20% teori berdasarkan literatur praktisi – 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri – 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA. Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email. Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 TELPON KANTOR 021 – 22036025 EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com PROSEDUR PEMBAYARAN Biaya Kontribusi Bimtek /Training dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN… Selengkapnya »BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah 2025

Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan… Selengkapnya »Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah 2025

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Dengan Hormat Dokumen SAKIP Indikator… Selengkapnya »Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

error: