Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Permendagri No.64Tahun2013 tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah sebagai pedoman pelaksanaannya. SAP mengakui pendapatan adanya beban, aset, utang dan ekuitas dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.
Pengelolaan keuangan daerah adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.Â
Tujuan pengelolaan keuangan daerah adalah untuk mengelola keuangan daerah dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.Â
Pengelolaan keuangan daerah | |
|---|---|
Struktur pengelolaan | Kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada Pejabat Perangkat Daerah, seperti Sekretaris Daerah, Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (Kepala SKPKD), dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Kepala SKPD) |
Prinsip pengelolaan | Value for money, yaitu ekonomis, efisien, dan efektif |
Alat bantu pengelolaan | Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) |
Indeks pengelolaan | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang mengacu pada 6 dimensi, yaitu kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, kualitas anggaran belanja dalam APBD, transparansi pengelolaan keuangan daerah, penyerapan anggaran, kondisi keuangan daerah, dan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) |
Peraturan Pemerintah (disingkat PP) adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tingkat pusat sedangkan di tingkat wilayah dan daerah ditentukan oleh eksekutif untuk menjalankan peraturan dan Undang-undang sebagaimana mestinya untuk dijadikan pondasi landasan pedoman dasar. Materi muatan Peraturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan Undang-Undang. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah sebagai aturan “organik” daripada Undang-Undang yang menurut hierarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang.
Peraturan Pemerintah ditandatangani oleh Presiden.
Dengan ini kami akan mengadakan Bimtek Strategi Mengahadapi Audit Dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah (SAP) Serta Teknis Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan.
Materi Bahasan Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah : • Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan • Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai SAP • Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Basis Akrual • Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah • Dasar Hukum Audit Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah • Obyek Pemeriksaan Keuangan • Ruang Lingkup Pemeriksaan • Kriteria Pemeriksaan • Kode Etik Pemeriksaan • Standar Pemeriksaan Keuangan Negara • Strategi Menghadapi Audit Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Untuk itu para pejabat Instansi Pemerintahan Daerah baik Gubernur, Bupati, Walikota, maupun lingkup   Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) haruslah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang optimal mengenai Opsi di Atas untuk itu kami dari, Edukasi dan Inovasi Nasional mengharapkan keikutsertaan Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait Pada Bimtek Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Pendapatan Daerah Terbaru 2024/2025
Standar akuntansi pemerintahan adalah salah satu sistem yang dipergunakan untuk membuat pencatatan dan pembukuan yang sangat penting. Selain itu, untuk sistem yang satu ini juga dipergunakan oleh seluruh aspek ekonomi. Aspek ekonomi ini dimulai dari beberapa perusahaan swasta dengan skala besar sampai dengan UMKM. Namun, ada juga beberapa perbedaan antara sistem standar akuntansi pemerintahan yang dijalankan untuk negara dengan umum.
Untuk akuntansi negara mempunyai peranan penting yang berfungsi untuk menjaga segala jenis transaksi oleh negara. Supaya lebih jelas lagi dengan perihal standar akuntansi pemerintahan, maka dari itu pada kesempatan kali ini akan membahas hal tersebut. Sedangkan, untuk Anda yang penasaran dengan perihal akuntansi bisa langsung saja simak penjelasan lebih lengkapnya dibawah ini.
Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan
Secara singkat, untuk akuntansi pemerintah yaitu sistem akuntansi yang dipergunakan oleh negara guna mencatat anggaran finansial dari negara tersebut. Setelah itu, catatan tersebut dijadikan sebagai salah satu alat patokan di saat ingin menentukan kebijakan ekonomi negara. Ada beberapa para ahli yang ikut serta memberikan penjelasan mengenai pengertian dari standar akuntansi pemerintahan yaitu:
- Abdul Halim
Menurut Abdul Halim, standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu jasa yang menyediakan informasi secara kuantitatif. Selain itu, untuk sifat keuangan dari standar akuntansi kali ini yaitu entitas guna pengambilan keputusan ekonomi yang nalar. - Revrisond Baswir
Revrisond Baswir, mengatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan termasuk di dalam lembaga non profit di dalam bidang akuntansi. Selain itu, untuk bidang akuntansi kali ini mempunyai keterkaitan dengan lembaga pemerintah. Tujuan dari standar akuntansi ini tidak semata-mata mencari laba saja. Meski lembaga dari pemerintah, senantiasa ukurannya juga sangat besar. Namun, sebagaimana di dalam perusahaan standar akuntansi tersebut masih tergolong sebagai lembaga mikro. - Bachtiar Arif
Menurut Bachtiar Arif, standar akuntansi pemerintahan sebagai salah satu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan segala jenis informasi keuangan pemerintah. Selain itu, untuk segala jenis data yang diberikan berdasarkan proses pencatatan, klasifikasi dan ikhtisaran.
Tujuan Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi mempunyai tujuan yang sangat penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Selain itu, di dalam standar akuntansi pemerintahan terdapat tiga tujuan yang harus Anda ketahui yaitu:
Tujuan Akuntabilitas
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat 5, menetapkan bahwa proses pemeriksaan tanggung jawab tentang Keuangan Negara hanya diadakan pada suatu Badan Pemeriksaan Keuangan. Akuntansi pemerintah dibuat guna memenuhi semua berkas laporan pertanggungjawaban masalah keuangan negara tersebut. Selain itu, untuk perihal standar akuntansi ini juga terkait dengan amanat dari konstitusi. Pada intinya, untuk pemangku kekuasaan terbesar kali ini berada di standar akuntansi pemerintahan.
Informasi : Jadwal Dan Tanggal Pelaksanaan Silahkan Klik Bimtek Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Standar Akutansi PemerintahJadwal BimtekÂ
✅ Biaya Bimtek Sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) Sudah Termasuk Akomodasi Hotel 4 Hari 3 Malam
✅ Biaya Bimtek Non Akomodasi Hotel Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
- FASILITASÂ
- Mendapat Pendidikan dan Pelatihan selama 2 hari
- Mendapat Tanda Peserta Bimtek
- Mendapat Tas Eksklusif
- Mendapat Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x)
- Mendapat Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
- Mendapat Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah Bimtek )
- Mendapat Flasdisk 8 GB
- Mendapat Dokumentasi Kegiatan
- Antar Jemput Bandara – Khusus Grup Rombongan 8 Orang
- Mendapat Sertifikat Bimtek Eitena Group
Kami juga melayani permintaan kegiatan inhouse training atau outbound training didaerah dengan waktu, tempat dan materi yang disesuaikan berdasarkan permintaan dengan minimal 15 orang peserta. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
