bimtek tata ruang

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Terbaru

Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Terbaru Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah. Pemeriksaan pajak merupakan bagian tak terpisahkan (built-in) dengan… Selengkapnya »Bimtek Pemeriksaan Pajak Daerah Terbaru

BIMTEK BIDANG GIS Geographic Information System 2026

BIMTEK BIDANG GIS (Geographic Information System) Sistem informasi merupakan metode untuk mengorganisasikan data dalam tujuan… Selengkapnya »BIMTEK BIDANG GIS Geographic Information System 2026

Bimtek Kebijakan Manajemen PNS dan PPPK Berdasarkan UU ASN No.20 Tahun 2023

Bimtek Keuangan dalam Pengelolaan BLUD

Ruang lingkup pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,… Selengkapnya »Bimtek Keuangan dalam Pengelolaan BLUD

Bimtek Pelatihan SDM Perpustakaan untuk Pengelola Perpusatakaan Tahun 2024

Bimtek Pelatihan SDM Perpustakaan untuk Pengelola Perpusatakaan Tahun 2024

Artikel Bimtek Administrasi Pemerintahan Bimtek Apratur Desa Bimtek Barang Dan Jasa Bimtek BLUD Bimtek BLUD… Selengkapnya »Bimtek Pelatihan SDM Perpustakaan untuk Pengelola Perpusatakaan Tahun 2024

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Dengan Hormat Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antarpemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narasumber /Trainer BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 Narasumber/Instruktur berasal dari Para Ahli yang berpengalaman dan profesional baik secara konsep/teori maupun praktek METODE Pemaparan materi, diskusi, tanya-jawab, studi kasus, & simulasi langsung, dengan konsep: – 20% teori berdasarkan literatur praktisi – 40% analisa best practices & benchmarking antara; institusi, korporasi, & industri – 40% studi kasus nyata & brainstorming antara narasumber/trainer dengan peserta Prosedur Permohonan Proposal Training Di LATIHNAS Konfirmasi dengan menghubungi panitia melalui telp, WA atau mengisi formulir pendaftaran yang tersedia Surat undangan resmi/proposal penawaran akan kami kirimkan melalui email atau WA. Mengirimkan Nama (Gelar), Jabatan dan Instansi (dapat berupa foto Surat Tugas) melalui WA atau Email. Konfirmasi selambat-lambatnya 5 hari sebelum pelaksanaan Informasi Pendaftaran Dapat Menghubungi Admin Kami Via Telpon Atau WA Di Nomor WA /TLP 0812 2420 3045 – 0852 8363 6587 TELPON KANTOR 021 – 22036025 EMAIL pusdiklatlatihnas@gmail.com PROSEDUR PEMBAYARAN Biaya Kontribusi Bimtek /Training dibayarkan secara tunai pada saat Registrasi ulang di hotel/tempat atau dengan transfer (non tunai)

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN… Selengkapnya »BIMTEK PERMENDAGRI No.15 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD/ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Bimtek Pola Tarif serta Laporan Keuangan Rumah Sakit

Bimtek Pola Tarif serta Laporan Keuangan Rumah Sakit

Bimtek Pola Tarif serta Laporan Keuangan Rumah SakitBimtek Pola Tarif serta Laporan Keuangan Rumah Sakit.… Selengkapnya »Bimtek Pola Tarif serta Laporan Keuangan Rumah Sakit

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ) Dengan Hormat Dokumen SAKIP Indikator… Selengkapnya »Bimtek SAKIP 2024 ( Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah )

Bimtek Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2024

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024 Kepada Yth Pemerintah Daerah Se-Indonesia Dengan Hormat Rancangan Teknokratik RPJMD merupakan… Selengkapnya »Bimtek Penyusunan RPJMD Tahun 2024

Bimtek Mekanisme Perencanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan PMK No 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025

Dengan Hormat Bimtek Mekanisme Perencanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan PMK No 39… Selengkapnya »Bimtek Mekanisme Perencanaan Penatausahaan Dan Penyusunan Anggaran Tahun 2025 Berdasarkan PMK No 39 Tahun 2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2025

Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah… Selengkapnya »Pedoman Pengelolaan Perpajakan Bagi Bendahara Pemerintah

error: