Keranjang Anda kosong!
Bimtek Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan 2026: Strategi Efektif Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara
Bimtek Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan: Strategi Efektif Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Negara. Dalam sistem pengelolaan keuangan negara, tanggung jawab bendahara menjadi aspek krusial yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, pelaksanaan tuntutan perbendaharaan harus dipahami dengan baik oleh setiap aparatur yang terlibat dalam pengelolaan uang dan barang milik negara. Melalui Bimtek Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan, aparatur pemerintah dibekali pemahaman mendalam…
Bimtek Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 Penerapan Manajemen Talenta ASN 2026
Bimtek Keputusan Kepala BKN No. 411 Tahun 2025 Penerapan Manajemen Talenta ASN 2026 Deskripsi Bimbingan Teknis ini dirancang untuk mendukung instansi pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 411 Tahun 2025 mengenai percepatan pembangunan dan penerapan Manajemen Talenta bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam kegiatan ini, peserta akan…
Bimtek Ultimate E-Katalog v.6: Strategi Pengadaan Modern Pasca Perpres No.46/2025
Transformasi digital di sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia semakin signifikan setelah diterbitkannya Perpres No.46 Tahun 2025. Regulasi ini mempertegas posisi E-Katalog v.6 sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan tata kelola pengadaan yang transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui Bimtek Ultimate E-Katalog v.6, para pelaku pengadaan—baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah—dibekali dengan pemahaman komprehensif mengenai perubahan regulasi, strategi…
Bimtek Tata Kelola Keuangan DPR: Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi Penggunaan Anggaran
Dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran negara digunakan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, kompleksitas sistem keuangan publik menuntut peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi para anggota DPR serta tenaga pendukungnya. Melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Tata Kelola Keuangan DPR, lembaga legislatif dapat memperkuat peran…
Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data dan Kinerja: Mewujudkan Pemerintahan Efektif, Akuntabel, dan Berorientasi Hasil
Dalam era digital dan transparansi publik saat ini, perencanaan pembangunan daerah berbasis data dan kinerja menjadi kebutuhan strategis bagi setiap pemerintah daerah. Pendekatan ini tidak hanya mengandalkan intuisi atau kebijakan sektoral, melainkan menggunakan data akurat dan indikator kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan. Melalui Bimtek Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data dan Kinerja, para aparatur pemerintah daerah…
Bimtek Service Excellent & Handling Customer Complaint Bagi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) Rumah Sakit 2026
Bimbingan Teknis (Bimtek) Service Excellent & Handling Customer Complaint bagi Petugas Pemberi Informasi dan Penanganan Pengaduan (PIPP) Rumah Sakit merupakan program peningkatan kompetensi yang dirancang untuk memperkuat kemampuan pelayanan prima di lingkungan rumah sakit. Pelatihan ini bertujuan membekali petugas dengan pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam memberikan layanan informasi yang cepat, tepat, dan empatik kepada pasien serta keluarga…
Bimtek Peran Anjab dan ABK dalam Menyusun Formasi Pegawai Negeri Sipil yang Efektif
Bimtek Peran Anjab dan ABK dalam Menyusun Formasi Pegawai Negeri Sipil yang Efektif Dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola sumber daya manusia aparatur, pemerintah menekankan pentingnya penyusunan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang efektif dan efisien. Salah satu instrumen penting dalam proses ini adalah Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Kedua instrumen ini bukan sekadar…
Bimtek Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah: Strategi Efektif Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah
Bimtek Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Daerah: Strategi Efektif Wujudkan Akuntabilitas Keuangan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah menuntut tanggung jawab tinggi dari setiap aparatur pemerintahan agar dana publik digunakan secara efisien dan transparan. Dalam praktiknya, sering terjadi kasus kerugian keuangan daerah yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pegawai negeri. Oleh karena itu, penyelesaian kerugian keuangan negara melalui mekanisme Bimtek Tuntutan…
Bimtek Audit Operasional Pemerintah Daerah: Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja Publik
Bimtek Audit Operasional Pemerintah Daerah: Meningkatkan Efektivitas dan Akuntabilitas Kinerja Publik. Kualitas tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan audit yang dijalankan secara profesional. Dalam konteks ini, Bimtek Audit Operasional Pemerintah Daerah menjadi kebutuhan strategis untuk memperkuat sistem pengendalian intern, meningkatkan akuntabilitas, serta memastikan penggunaan anggaran sesuai prinsip efisiensi dan efektivitas. Melalui bimbingan teknis ini, para aparatur…
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terarah, terpadu, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Permendagri ini menjadi panduan bagi seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota dalam menyusun RKPD yang efektif, terukur, dan berorientasi hasil,…
