Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI Terintegrasi Tahun Anggaran 2026

Bimtek Penatausahaan Keuangan Daerah Berbasis SIPD RI Terintegrasi Tahun Anggaran 2026 merupakan kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penatausahaan keuangan secara tertib, konsisten, dan akuntabel melalui SIPD RI. Bimtek ini menekankan pemahaman peran strategis penatausahaan dalam menjaga keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan daerah.

Melalui pembahasan kebijakan, alur penatausahaan, titik rawan kesalahan, serta studi kasus aktual, peserta diharapkan mampu meminimalkan risiko administrasi, meningkatkan kualitas data keuangan, dan mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal serta siap menghadapi pengawasan dan pemeriksaan.

Tujuan Kegiatan

Tujuan Khusus

• Memahami peran strategis penatausahaan keuangan dalam siklus pengelolaan keuangan daerah

• Memastikan konsistensi penatausahaan dengan perencanaan dan penganggaran

• Mengurangi kesalahan administrasi dan teknis dalam penggunaan SIPD RI

• Meningkatkan kualitas data keuangan sebagai dasar pelaporan dan pengawasan

• Memperkuat pengendalian internal dan mitigasi risiko keuangan daerah

Sasaran Peserta

• Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

• Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

• Pengelola Keuangan OPD

• Aparatur BPKAD

• Admin dan Operator SIPD RI

Materi Bimbingan Teknis

• Kedudukan Penatausahaan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

• Alur dan Prinsip Penatausahaan Keuangan Berbasis SIPD RI

• Konsistensi Penatausahaan dengan DPA dan Perubahan Anggaran

• Integrasi Penatausahaan dengan Modul SIPD RI

• Titik Rawan Kesalahan dan Risiko Penatausahaan Keuangan

• Penatausahaan sebagai Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

• Studi Kasus Permasalahan Penatausahaan di Daerah

Metode Pelaksanaan

• Penyampaian materi secara sistematis dan aplikatif

• Diskusi dan tanya jawab

• Studi kasus dan pembahasan permasalahan aktual

Output yang Diharapkan

• Meningkatnya pemahaman aparatur terhadap penatausahaan keuangan berbasis SIPD RI

• Berkurangnya kesalahan administrasi dan ketidaksesuaian data keuangan

• Meningkatnya kualitas penatausahaan sebagai dasar pelaporan dan pemeriksaan

• Tersusunnya langkah perbaikan penatausahaan keuangan di OPD

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Ketentuan implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD RI)

JADWAL PELAKSANAAN

Periode: Januari – Desember 2026
Durasi: 2 hari per sesi
Format: Tatap muka & Online (Zoom)

📍 Lokasi:
Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Makassar, Lombok