Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

DESKRIPSI

Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027 Bimtek ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan aparatur pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis (3E) pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program serta pengelolaan anggaran. Materi membahas konsep value for money, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, analisis biaya-manfaat, pengendalian belanja, serta evaluasi capaian output dan outcome. Peserta juga dibekali pemahaman integrasi prinsip 3E dengan SPIP, manajemen risiko, good governance, dan pengawasan internal, sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, akuntabel, dan berorientasi hasil di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah.

Tujuan Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Memahami konsep efisiensi, efektivitas, dan ekonomis.
2. Menerapkan prinsip value for money dalam pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis kinerja.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya.
5. Meningkatkan akuntabilitas belanja pemerintah.
6. Mengurangi pemborosan dan inefisiensi.
7. Memperkuat pengendalian internal.
8. Meningkatkan evaluasi kinerja program.
9. Mengintegrasikan manajemen risiko dalam pengelolaan anggaran.
10. Mendukung terwujudnya good governance.

Materi Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Konsep dan prinsip 3E dalam sektor publik.
2. Value for money dan penganggaran berbasis kinerja.
3. Analisis biaya-manfaat dan cost effectiveness.
4. Pengukuran kinerja output dan outcome.
5. Pengendalian belanja dan efisiensi proses.
6. Evaluasi efektivitas program dan kegiatan.
7. Integrasi SPIP dan manajemen risiko.
8. Peran pengawasan internal dalam penerapan 3E.
9. Tata kelola dan akuntabilitas kinerja.
10. Studi kasus penerapan 3E di pemerintah pusat dan daerah.

METODE Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

• Presentation
• Discussion
• Case Study
• Evaluation
• Pre test & Post Test

NARASUMBER BIMTEK TRAINING

Narasumber Kami Berpengalaman Sescara Teori Dan Praktek  Selama 35+ Tahun Tersertifikasi Nasional Dan Internasional Dan Tersebar Di Seluruh Indonesia

 LOKASI PELAKSANAAN 77 KOTA DI INDONESIA

1. Yogyakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
2. Jakarta ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
3. Bandung ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
4. Bali ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
5. Surabaya ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
6. Malang ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
7. Samarinda ( Setiap Minggu Pelaksanaan )
8. Balikpapan
9. Makassar
10. Batam
11. Semarang
12. Manado
13. Jayapura
14. Sorong
15. Medan
16. Dst

 Catatan : Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan Dan Kota Pelaksanaan

Benefit Apa Saja yang Didapatkan Peserta

• FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
• FREE Transportasi Peserta ke tempat pelatihan (By Request)
• Module / Handout
• FREE Flashdisk
• Sertifikat
• FREE Bag or backpack (Tas Training) Dan Jaket
• Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
• 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
• FREE Souvenir Exclusive

FAQ ❓ Bimtek Penerapan Prinsip Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis Pemerintah Pusat dan Daerah 2026–2027

1. Apa tujuan utama bimtek ini?
Untuk meningkatkan kemampuan aparatur dalam menerapkan prinsip 3E (efisiensi, efektivitas, dan ekonomis) dalam pengelolaan anggaran dan program.

2. Siapa yang perlu mengikuti bimtek ini?
Perencana, PPK, KPA, pengelola keuangan, APIP, dan pimpinan unit kerja.

3. Apakah membahas penganggaran berbasis kinerja?
Ya, sebagai dasar penerapan value for money.

4. Apakah relevan untuk pemerintah pusat dan daerah?
Sangat relevan untuk kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, dan kota.

5. Apakah terintegrasi dengan SPIP dan manajemen risiko?
Ya, untuk memperkuat pengendalian internal.

6. Apakah membahas evaluasi kinerja program?
Ya, termasuk pengukuran output dan outcome.

7. Apakah ada studi kasus?
Ada, untuk memahami penerapan prinsip 3E secara praktis.

8. Apakah membantu meningkatkan kualitas belanja pemerintah?
Ya, dengan memastikan belanja tepat sasaran dan bernilai manfaat.

9. Apakah peserta mendapatkan sertifikat?
Ya, peserta memperoleh sertifikat resmi.