Keranjang Anda kosong!
BIMTEK DIKLAT SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM (BLU)
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Pada tahun 2005 dikeluarkan PP No. 23/2005 dan Permendagri No 61/2007 yang mengatur tentang pengelolaan keuangan pada BLU dimana semua Rumah Sakit pemerintah harus berubah statusnya menjadi BLU/BLUD. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi RS pemerintah…
BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
BIMTEK / DIKLAT SISTEM PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA Dengan Hormat, Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : Keuangan Desa adalah hak dan…
BIMTEK / DIKLAT PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENJA SKPD DAN RKPD
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai…
DIKLAT TATA CARA PEGADAAN PINJAMAN LUAR NEGERI & PENERIMAAN HIBAH (PP NO.10 THN 2011) SERTA MEKANISME PENGELOLAAN HIBAH (PMK NOMOR 191/PMK.05/2011)
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan…
DIKLAT EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggujawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yg merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan stratejik,…
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO.38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TAHUN 2019 SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Penyusunan APBD TAHUN 2019 di daerah harus disinkronkan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019 yang menetapkan tema telah menetapkan tema kebijakan fiskal tahun 2019,…
SISTEM ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERENCANAAN BAGI PENGGUNA ANGGARAN (PA), PPTK, PPK DAN BENDAHARA
Dengan Hormat Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Untuk menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi tujuan bernegara, pemerintah Indonesia perlu mengatur dan mengelola (manage) keuangan negara. Dalam teorinya Stoner dan Winkel (1987) menyebutkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan…
SOSIALISASI PERPRES NO. 10 TAHUN 2015 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015 DAN MEKANISME PENGALOKASIAN PENGALOKASIAN ANGGARAN TRANSFER KE DAERAH SESUAI DENGAN PMK NO. 165 TAHUN 2014
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan Instansi yang terkait di Seluruh Indonesia. Dana Alokasi umum Provinsi/Kabupaten dan Kota merupakan pengalokasian pendanaan dengan proporsi yang telah disesuaikan berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2019 merupakan bagian dari pendapatan…
SOSIALISASI STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016 DAN STANDAR BIAYA KELUARAN (SBK) TAHUN ANGGARAN 2016 SERTA PENGATURAN PENGANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN, DINAS DAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
Dengan Hormat, Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit OPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia Sebagaimana di ketahui bersama bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan RI telah mengeluarkan dan mensosialisasikan Standar Biaya Tahun Anggaran 2016, Dalam rangka penyiapan SBK Tahun 2016, melalui Surat DJA Nomor S-622/AG/2015 tanggal 23…
SOSIALISASI PERMENDAGRI NO. 38 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN APBD TA 2019
Kepada Yth, Gubernur, Bupati Dan Walikota Sekretaris Daerah Pemerintah Dimohon Hadir / Menugaskan & mengizinkan Pejabat Terkait Serta Jajaran OPD/PEMDA. Kepala Dinas,Badan,Kantor Lembaga Teknis dan Organisasi Terkait Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI, KPUD dan KONI. Satuan Polisi Pamong Praja. Dirut RSUD, PDAM dan KANDEPAG (BUMN/BUMD). Cq. Kabiro, Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, (ADMINISTRASI) & Staf Terkait Pemerintah Provinsi,Kabupaten dan…