Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan bertugas untuk memeriksa dan mengawasi kegiatan pemerintahan, misalnya dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Namun walaupun pegawai tersebut bertugas memeriksa dan mengawasi, bukan berarti bahwa tidak ada yang memeriksa hasil kerja mereka.Untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan dan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dilakukan Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara hasil yang diperiksa dengan realitas yang terjadi.Audit kinerja dilakukan secara objektif (berorientasi kepada hasil kerja), berdasarkan aspek ekonomi, efektivitas, dan peraturan atau kebijakan yang dibuat.Audit Kinerja dilakukan oleh audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sedangkan audit internal adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Daerah.Penyajian Materi Akan di Sampaikan Oleh Narasumber/Pengajar Yang Berpengalaman dan Memiliki Kompetensi sesuai subtansi Bimtek :
Â
| 1 | BIMTEK AUDIT INTERN INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH. |
| 2 | BIMTEK PROGRAM KERJA AUDIT, TEKNIK AUDIT DAN LAPORAN HASIL AUDIT |
| 3 | BIMTEK PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN AUDIT INVESTIGASI PERHITUNGAN KEUANGAN NEGARA. |
| 4 | BIMTEK PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN NSPK MANAJEMEN PNS BERDASARKAN PERPRES RI NOMOR 116 TAHUN 2022. |
| 5 | BIMTEK STANDARISASI PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA (SPKN) BERDASARKAN PERATURAN BPK-RI NOMOR 01 TAHUN 2017. |
| 6 | BIMTEK PENYELENGGARAAN SPIP INTERGRATIF PENILAIAN MATURITAS SPIP DAN PENINGKATAN KUALITAS LPPD. |
| 7 | BIMTEK PENANGANAN KASUS LINGKUP PEMDA |
| 8 | BIMTEK PEMANTAUAN DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DENGAN MENGGUNAKAN SIPTL (SISTEM PEMANTAUAN TINDAK LANJUT). |
| 9 | BIMTEK INDENTIFIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI TEKNIK AUDIT INVESTIGATIF. |
| 10 | BIMTEK ANALISIS DAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAN BPK RI DAN INSPEKTORAT BERKAITAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM. |
| 11 | BIMTEK STANDAR UMUM, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PEMERIKSAAN KEUANGAN, PEMERIKSAAN KINERJA, DAN PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU (PDTT). |
| 12 | BIMTEK PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SESUAI PERMENDAGRI NO 73 TAHUN 2020. |
| 13 | BIMTEK INSPEKTORAT DAERAH SEBAGAI APARATUR PENGAWAS. |
| 14 | BIMTEK AUDIT KINERJA TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN. |
| 15 | BIMTEK IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM RANGKA PENINGKATAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI. |
| 16 | BIMTEK TATA CARA MENGANTISIPASI PEMERIKSAAN OLEH BPK – RI, SERTA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DAN EKSTERNAL PEMERINTAHAN DAERAH. |
| 17 | BIMTEK PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH (SPIP). |
| 18 | BIMTEK SOSIALISASI TENTANG PERENCANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH. |
| 19 | BIMTEK JABATAN FUNGSIONAL PENGAWASAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PERMENPAN NOMOR 36 TAHUN 2020. |
| 20 | BIMTEK TATA CARA PENILAIAN MUTURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN (SPIP) PEMERINTAH DAERAH. |
| 21 | BIMTEK PROBITY DAN FORENSIK AUDIT BAGI APIP DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH. |
| 22 | BIMTEK PENYUSUNAN RTP SPIP. |
| 23 | BIMTEK FRAUD AUDITING. |
| 24 | BIMTEK PENINGKATAN KAPABILITAS APIP (IACM). |
| 25 | BIMTEK AUDIT INTERNAL BERBASIS RISIKO. |
